PILKADA KABUPATEN BANJARNEGARA

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada :

Pertama, independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilukada , baik itu KPU ,PPK, PPS, PPDP dan KPPS maupun Panwaslu.

Kedua, peran serta /partisipasi aktif  masyarakat pemilih.

Ketiga, partisipasi aktif dan profesional dari peserta pemilukada.

Empat, pentingnya sosialisasi terkait proses pelaksanaan pemilukada agar rakyat dengan jelas dan tegas terdaftar sebagai pemilih juga terinformasi mengenai tahapan pemilukada.

Sosialisasi ini semestinya bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, melainkan dilakukan juga oleh seluruh komponen masyarakat Pemalang :  baik itu penyelenggara pemilukada, pemerintah, partai politik, peserta pemilihan, LSM/ormas, kalangan Perguruan Tinggi, para Tokoh masyarakat/agama dan Pers.

Lima, PNS tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis ,untuk menjaga kenetralan yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

2. Alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada :

Pertama, karena pemilukada menentukan kepemimpinan masyarakat daerah, sehingga nasib daerah sangat ditentukan oleh hasil pilihan masyarakat.

Kedua, kepentingan atau keiinginan masyarakat daerah, hanya masyarakat daerah itu sendiri yang lebih mengetahuinya.

Ketiga, adanya partisipasi masyarakat, merupakan wujud dari mengawal proses penyelenggaraan pemilukada agar berlangsung sesuai asas pemilu Luber dan jurdil dan menghasilkan pemimpin yang jujur, bersih dan berkualitas yang didukung masyarakat pemilihnya.

3. Perlunya ditumbuhkembangkan kesadaran baru dalam pemilukada :

Pertama, melakukan gerakan kultural untuk mengembalikan semangat untuk hadir di TPS dan memilih pemimpin yang jujur, bersih dan berkualitas.

Kedua, berusaha melakukan gerakan kampanye untuk menggunakan hak pilih dengan benar dan cerdas.

Ketiga, perlunya kampanye pemilihan anti politik uang ,

Keempat, mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

4. Akibat Politik uang.

Pertama, politik  uang dalam kaca mata pemilih barangkali memiliki nilai ekonomis pada jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang hasil pemilukada yang dimenangi melalui praktek politik uang justru mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesejahteraan.

Kedua, praktek politik uang dapat menyerang pondasi demokrasi, menghancurkan nilai etik politik, serta meningkatkan perilaku koruptif, baik pada tingkat pemilih  maupun elit politiknya.

Ketiga,  dengan politik uang, masyarakat dididik untuk menghalalkan segala cara, mencari jalan keluar yang cepat dan percaya bahwa suap akan memberikan  keuntungan ekonommis. (Adnan Topan Husada,Anomali Pilkada, Kompas, 24 Juli 2010).